Kamis, 24 Juli 2014

Soal PKPI, Bawaslu Harap KPU Taat Regulasi Pemilu

JAKARTA, PedomanNEWS - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dapat menjalankan keputusan Bawaslu RI yang mengabulkan gugatan ajudikasi oleh PKPI (Partai Keadilan Persatuan Indonesia) untuk disertakan sebagai salah satu peserta Pemilu 2014.

Menurut Ketua Bawaslu RI Muhammad, hal itu perlu dilaksanakan KPU RI karena perintah undang-undang no. 8 tahun 2012 menyatakan bahwa keputusan yang dikeluar lembaga pengawas Pemilu bersifat final dan mengikat dalam memutuskan sengketa Pemilu. 

"Keputusan Bawaslu itu dalam UU No. 8 final dan mengikat. Jadi dengan harapan KPU menindaklanjuti keputusan itu (PKPI). Itu perintah UU," ujarnya usai menghadiri penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu dan KPI (Komite Penyiaran Indonesia) di kantornya, Jakarta, Rabu (6/2).

Menurutnya, keputusan meloloskan PKPI adalah berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari saksi, saksi ahli dan sanggahan dari pihak KPU.

"Jadi sesungguhnya tujuan dari sidang ajudikasi adalah mempertemukan bukan hanya fakta dan bukti tapi soal verifikator dan verifkasi yang dilakukan, bener tidak KPU sudah melakukan verifikasi, mana bukti sudah memverifikasi, seperti apa proses verifikasi," jelas Muhammad.

Sehingga, menurut Muhammad keputusan menerima permohonan pemohon (PKPI) oleh Bawaslu RI sudah berdasarkan fakta persidangan.

"Kemarin seperti yang sudah disampaikan dalam putusan Bawaslu, PKPI dalam proses persidangan itu kami nilai menunjukkan bahwa sesungguhnya dia (PKPI) memenuhi syarat secara kualifikasi baik kuantitiatif maupun kualitatif," Tuturnya.

Sebelumnya, komisioner KPU RI Ida Budhati menilai keputusan meloloskan PKPI sebagai peserta Pemilu bukanlah keputusan yang final dan mengikat, sehingga tidak seharusnya dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara "pesta" demokrasi itu. 

Yoseph Dionisius

Berita Lainnya