Sidang Kode Etik, DKPP Berhentikan Birokrat KPU

JAKARTA, PedomanNEWS - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akhirnya memutuskan tidak menemukan pelanggaran kode etik yang dilakukan ketujuh komisioner KPU dalam tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu 2014. 

"Menyatakan teradu I-VII, selaku Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tidak terbukti mempunyai I'tikad buruk untuk melanggar kode etik penyelenggara Pemilu," ujar Jimly Assiddiqie, ketua DKPP di gedung BPTT, MH. Thamrin, Jakarta, Selasa (27/11).

Namun pada kesempatan itu, DKPP memutuskan pihak Kesekjenan KPU telah sengaja melakukan tindakan disharmonisasi terhadap komisioner KPU sehingga kinerja KPU tidak maksimal di dalam melayani partai politik.

"Sekretariat Jenderal KPU melanggar kode etik penyelenggara Pemilu dan merekomendasikan kepada KPU untuk menjatuhkan sanksi pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu kepada Suripto Bambang Setiadi, Asrudi Trijono, Nanik Suwarti dan Teuku Saiful Bahri Johan," lanjut Jimly.

Dengan ditetapkan putusan resmi tersebut, maka Sekretaris Jenderal KPU, Wasetjen KPU, Kepala Biro Hukum sekjen KPU dan Wakil Kepala Biro Hukum sekjen KPU secara otomatis diberhentikan dari jabatannya dan dikembalikan ke instansi asalnya masing-masing.

Sebelumnya, dalam sidang perdana, (9/11) lalu, Ida Budhiati, komisioner KPU menyebutkan pihak sekjen KPU telah melakukan pemboikotan dan pembangkangan sehingga komisioner KPU memutuskan untuk menunda pengumuman hasil verifikasi administrasi dari tanggal 25 ke 28 Oktober 2012.

Sedangkan, sidang kode etik itu berlangsung akibat gugatan Bawaslu dan SIGMA terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan lembaga penyelenggara Pemilu.

Yoseph Dionisius