JAKARTA, PedomanNEWS - Ombudsman RI (ORI) mencatat Kementerian Agama pimpinan Suryadharma Ali masih memiliki masalah dalam hal pengurusan haji dan Guru Honorer. Hal ini diungkapkan dalam hasil "Evaluasi dan Catatan Akhir Tahun 2012 Ombudsman RI" yang disampaikan di kantornya. 

JAKARTA, PedomanNEWS - Kepolisian Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah/Pemerintah Kota menduduki peringkat tertinggi terkait penyelewengan administrasi (maladministrasi) institusi negara dalam praktik pelayanan publik. Dua institusi negara itu berada di dua teratas dibanding institusi negara lainnya seperti, Kementerian, Badan Pertanahan Nasional, dan Lembaga Peradilan.

Informasi ini disampaikan oleh Ombudsman RI dalam acara bertajuk "Evaluasi dan Catatan Akhir Tahun 2012 Ombudsman RI" yang di gelar di kantor Ombudsman, gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (19/12). 

JAKARTA, PedomanNEWS - Lembaga Ombudsman Republik Indonesia (ORI) melakukan bhakti sosial di desa Ci Kaso, Cipanas, Jawa Barat, Jumat (30/11)kemarin . Bekerjasama dengan Jakarta Nissan Terrano Community, mereka membagikan perlengkapan pendidikan untuk ratusan murid SDN Ci Kaso dan mesin pompa air (jet pump).

"Kedatangan kami untuk membantu warga Ci Kaso selain paket alat tulis, juga kami memberikan pompa air, semoga ke depan bisa dibuat kamar mandi," ujar Danang Girindrawardana, Ketua ORI, di hadapan ratusan siswa serta perwakilan warga Desa Ci Kaso, Cianjur, Jawa Barat.

JAKARTA, PedomanNEWS - Dalam meningkatkan sistem pengaduan pelayanan publik yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, Lembaga Ombudsman Republik Indonesia meluncurkan mobil sosialisasi dan klinik (sosklin) pengaduan.

"Pengadaan mobil Sosklin ini intinya untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat semakin mengenal Ombudsman, tempat mengadu pelayanan publik," ujar Agus Widji, Kepala Bagian Sistem Informasi Ombudsman RI, Jakarta, Jumat (30/11). 

JAKARTA, PedomanNEWS - Korban kekerasan pada jama'ah Syiah Sampang, Madura hari ini melaporkan tindakan Pemerintah Daerah (Pemda) kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Pasalnya, Pemda Sampang dinilai telah abai untuk melindungi hak warga negara.

Sejumlah keluarga korban berjumlah sekitar 5 orang datang sekitar pukul.10.00 WIB. Mereka tampak didampingi oleh beberapa aktivis peggiat HAM dan organisasi advokat untuk bertemu dengan pimpinan Ombudsman. Akhirnya mereka diterima oleh Ketua ORI, Danang Girindawardana. 

JAKARTA, PedomanNEWS - Sejumlah warga Fatmawati, Tangerang, dan sekitarnya, siang tadi mengadukan rencana pelaksanaan proyek pembangunan Mass Rapid Transportation (MRT) ke Ombudsman RI.

"Kami tidak mengatakan kalau kami ini tidak sepakat dengan proyek MRT, tapi yang kami permasalahkan proyek ini kan nanti yang akan merasakannya ialah anak cucu kami pak," ucap salah seorang warga yang saat mengadu ke pihak Ombudsman RI di kantornya lantai 7, Jakarta, Senin (5/11).

Pembahasan MRT yang dihadiri oleh perwakilan dari PT Perkeretaapian, Anggoro, Kementerian Perhubungan, perwakilan Bappenas Bambang, dan Direktur Operasional MRTJ Rachmadi ini diterima oleh anggota bidang penanganan laporan Budi Santoso.

Dikatakan Budi, pihaknya akan melakukan koordinasi, terutama dengan warga, untuk memintakan dokumen kepada pihak terkait yang dibutuhkan warga. Dokumen yang dimaksud berkaitan dengan menejemen yang melingkupi amdal, pra proyek, visibiliti studi MRT, yang itu semua akan bersentuhan langsung dengan kepentingan warga.

"Nah nanti setelah dokumen itu sudah mereka peroleh, mereka akan menghayer tim ahli. Kalau tidak salah ada 30an tim ahli yang sudah akan mereka hayer, mengkaji or mengkritisi dokumen ini," katanya.

Karena menurut warga, lanjut Budi, sampai sejauh ini dokumen tersebut tidak bersifat partisisipatif prosesnya dan tidak pernah tersosialisasi dengan baik di lapangan. Persoalan yang muncul, masih kata Budi, ialah warga pembangunan yang dari Lebak Bulus - Singa Maharaja yang elevated (rel KA), jalur diatas akan mengganggu kelangsungan hidup warga setempat.

Perumahan warga disekitar jalur MRT itu ada yang memiliki rumah bertingkat. Jika pembangunan jalur MRT disana dibuat jalur atas, maka. disebutkan akan berdampak pada masalah seperti, polusi udara, lingkungan kumuh, polusi suara yang ditimbulkan.

"Jadi kekhawatiran mereka itu kalau terjadi didepan halaman rumah mereka, maka lingkungannya akan menjadi berubah sama sekali. Kan yang sering kita lihat kalau ada jalan layang dibawahnya itu sering dipake untuk lapak-lapak, orang tinggal," papar Budi.

Deni