Senin, 02 Maret 2015

Korupsi & HAM

KPK Isyaratkan Tuntutan Berat bagi Akil Mochtar

alt

BOGOR, PedomanNEWS - Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, mengatakan sebelum pembacaan tuntutan oleh JPU terhadap terdakwa Akil Mochtar, yang terjerat kasus dugaan suap sengketa Pilkada di MK di Pengadilan Tipikor Jakarta, terlebih dahulu pimpinan KPK akan menentukan sikap yang tegas dalam kasus tersebut.

Langkah itu, bukan tanpa alasan. Pasalnya, lelaki yang akrab disapa BW itu sedikit memberikan sejumlah bocoran terkait dugaan hal yang memberatkan terhadap tuntutan Akil.

Bambang menilai, kasus yang menjerat eks Ketua Mahkamah Konstitusi itu telah merusak citra MK. Padahal, MK merupakan lembaga yang memfasilitasi para pihak pencari keadilan.

Add a comment

Selanjutnya...

Hindari Pers dari Intervensi Politik, KPK Adakan Lokakarya

JAKARTA, PedomanNEWS - Percaturan politik jelang pencoblosan pemilihan umum presiden pada 9 Juli mendatang dari hari ke hari semakin menguatirkan. Dukung mendukung kepada kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berlaga di Pilpres 2014 ini tak bisa terelakan lagi. Bahkan, media yang seharusnya menjadi corong demokrasi secara sadar menjadikan dirinya sebagai alat propaganda untuk salah satu pasang kandidat.
 
Menyikapi kondisi yang memprihatinkan itu, lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi pun mencoba menggebrak tersumbatnya pola pandang sebagian besar media nasional akan tugas dan fungsinya sebagai pilar keempat dalam sistem demokrasi. 
Add a comment

Selanjutnya...

Ini Peran Sutan Bhatoegana Dalam Kasus APBN-P di ESDM

JAKARTA, PedomanNEWS - Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan status tersangka kepada Sutan Bhatoegana selaku Ketua Komisi VII DPR, periode 2009-2014 dalam kasus dugaan korupsi pembahasan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan tahun 2013. Namun, peranan politisi Demokrat itu di dalam pembahasan APBN-P tersebut belum secara gamblang dibeberkan KPK.

Add a comment

Selanjutnya...

KPK Cegah Petinggi Centul City Terkait Kasus Bupati Bogor

JAKARTA, PedomanNEWS - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah melayangkan surat pencegahan berpergian ke luar negeri kepada pihak Imigrasi Kemenkumham bagi sejumlah pihak swasta dalam kasus tukar menukar hutan di kabupaten Bogor, Jawa Barat yang menjerat Rahmat Yasin selaku Bupati Bogor.

Add a comment

Selanjutnya...

KPK Tetapkan Sutan Bhatoegana Sebagai Tersangka

JAKARTA, PedomanNEWS - Komisi Pemberantasan Korupsi mentapkan status tersangka kepada Sutan Bhatoegana selaku Ketua Komisi VII DPR dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBN-P) tahun 2013 di Kementerian ESDM.

Add a comment

Selanjutnya...

Saudara Politisi PDIP jadi Tersangka KPK

JAKARTA, PedomanNEWS - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan status tersangka kepada Artha Meris Simbolon selaku Presiden Direktur PT Kaltim Parna Industri (KPI) dalam kasus dugaan korupsi Satuan Kerja Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).‬

‪"Setelah melakukan gelar perkara, telah ditemukan sedikitnya dua alat bukti permulan yang cukup adanya dugaan tpk (Tindak pidana korupsi) terkait dugaan pemberian kepada SKK Migas yang diduga diberikan tersangka AMS (Artha Meris Simbolon)," ujar Juru Bicara KPK, Johan Budi SP saat jumpa pers di kantornya, Rabu (14/5).‬

Add a comment

Selanjutnya...

KPK Gelar Rekonstruksi Kasus Bappebti di Tiga Lokasi

JAKARTA, PedomanNEWS - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan proses rekonstruksi kasus yang menjerat mantan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Syahrul R Sampurnajaya (SRS). Rekonstruksi itu dilakukan di tiga (3) lokasi.

"Penyidik melakukan rekonstruksi di 3 lokasi, yakni Restoran Jepang Kemang Arcade, Kantor BBJ/JFX  Jl.Thamrin, kantor Bappebti Jl.Matraman," ujar juru bicara KPK, Johan Budi SP melalui pesan singkat, Jakarta, Rabu (14/5).

Add a comment

Selanjutnya...

Kasus Century, Boediono: Situasi 2008 Sangat Gawat

JAKARTA, PedomanNEWS - Boediono memenuhi panggilan pengadilan tindak pidana korupsi sebagai saksi untuk terdakwa Budi Mulya dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistem. Dalam kesaksiannya, mantan Gubernur Bank Indonesia ini menegaskan proses FPJP dan dana talangan 'bailout' Bank Century senilai Rp7,6 triliun semata-mata untuk menyelamatkan perbankan nasional.

Add a comment

Selanjutnya...

JK: Bank Century Itu Salah Manajemen, Bukan Krisis

Foto: Ist

JAKARTA, PedomanNEWS - Ketua Umum Palang Merah Indones ia, Jusuf Kalla memenuhi panggilan Pengadilan tindak pidana korupsi sebagai saksi untuk terdakwa Budi Mulya dalam kasus dugaaan korupsi pemberian fasilitas jangka pendek dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Dalam kesaksian itu, Wakil Presiden RI 2004-2009 menegaskan persoalan utama bank itu adalah pengelolaan yang buruk. Dia menegaskan, dengan kondisi seperti itu mestinya bank yang saat ini bernama Bank Mutiara itu tidak layak menerima kucuran dana dengan total sekitar Rp7,6 triliun.

Add a comment

Selanjutnya...

Berita Lainnya