Selasa, 31 Maret 2015

Investasi

Tingkatkan Infrastruktur Telekomunikasi Nasional, Persada Sokka Tama Berpartisipasi Bangun Tower BTS di Indonesia Timur

  • PDF
alt
JAKARTA, PedomanNEWS - PT Persada Sokka Tama, perusahaan penyedia tower base transmision station (BTS) rental bagi operator telekomunikasi dalam negeri terus berupaya meningkatkan jumlah tower BTS-nya, khususnya di Indonesia bagian Timur.
 
Persada Sokka Tama kini telah memiliki 800 tower BTS dengan jumlah penyewa mendekati 1000. "Untuk tahun ini, Persada Sokka Tama telah mengerjakan 60 tower BTS yang disewakan oleh operator telekomunikasi terkemuka di Indonesia," ujar Direktur Utama Persada Sokka Tama, Rahina Dewayani, Jakarta, Kamis (5/3).
 
Menurutnya, untuk mengembangkan perusahaannya, selain di Jawa, Persada Sokka Tama juga memfokuskan diri untuk pembangunan tower BTS di Indonesia bagian Timur. Pasalnya, di wilayah ini, perusahaan mempunyai hubungan erat dengan pemerintah, vendor lokal dan perusahaan telekomunikasi.
 
"Kami memang banyak merambah pembangunan tower BTS di Indonesia bagian Timur. Ini merupakan bagian dari strategi kami, dan yang paling penting bagi kami adalah Persada Sokka Tama juga turut serta berpartisipasi dalam rangka pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia, agar lebih fokus dalam memberikan solusi terbaik bagi pembangunan dan penyediaan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia," tuturnya.
 
Sunandar
Add a comment

Akhir 2018, PLTU Batang Jateng Beroperasi

  • PDF
alt
JAKARTA, PedomanNEWS - Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, Jawa Tengah diperikirkakan beroperasi pada akhir 2018. Hal ini menyusul telah diselesaikannya pembebasan lahan yang selama ini tertunda.
 
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman mengatakan pembangunan pembangkit tersebut mulai dilakukan setelah penyelesaian pendanaan (finansial closed). Pasalnya salah satu syarat finansial closed itu ialah penyelesaian pembebasan lahan.
 
"Secepatnya bisa finansial closed, setelah itu mulai dibangun. Dan sekitar akhir 2018 atau awal 2019 sudah bisa beroperasi," kata Jarman di Jakarta, Kamis (5/3).
 
Untuk diketahui, PLTU Batang memiliki kapasitas 2x1.000 megawatt yang berdiri diatas lahan seluas 226 hektar. Sedianya PLTU itu dapat beroperasi pada 2016, tapi karena masalah pembebasan lahan maka target tersebut diundur. Jarman menuturkan perubahan target waktu penyelesaian tidak berdampak signifikan terhadap nilai investasi proyek tersebut. 
 
"Investasinya masih sekitar US$ 3,2 miliar," ujarnya.
 
Pemenang lelang proyek PLTU Batang ialah konsorsium Bhimasena Power Indonesia yang terdiri dari PT Adaro Energy (34%), J-Power (34%), dan Itochu (32%).
 
Sunandar
Add a comment

Tingkatkan Kepatuhan Masyarakat Bayar Pajak, DJP Kanwil Jaksel Terapkan Penggunaan DJP Online

  • PDF
alt
JAKARTA,  PedomanNEWS - Dalam rangka meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak, Direktorat jendral pajak (DJP) Kanwil Jakarta Selatan menggelar Media Gathering dengan tema "DJP Online-satu pintu untuk mengakses berbagai layanan perpajakan anda," di Gedung A, Kantor pusat Direktorat Jendral pajak, Jakarta (4/3).
 
Kakanwil DJP Jaksel, Bambang Trimuljanto menegaskan untuk tahun ini Jaksel diberi target penerimaan pajak sebesar Rp71,28 triliun dari target nasional sebesar Rp1.294 triliun.
 
"Ini target yang tidak kecil. Untuk merealisasikannya kami meminta dukungan masyarakat, termasuk media, dan lembaga-lembaga lain," ujarnya.
 
Pada acara tersebut juga DJP Kanwil Jakarta Selatan memaparkan dan mensimulasikan  penggunaan layanan pajak terbaru yaitu DJP Online.
 
DJP Online adalah bentuk komitmen Dirjen Pajak untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan mengembangkan inovasi dalam memberikan pelayanan yang lebih baik sesuai kebutuhan masyarakat.
 
DJP Online sendiri adalah sebuah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak guna memberikan berbagai layanan perpajakan secara online yang dapat diakses melalui gadget seperti PC ataupun Smartphone.
 
Dalam DJP Online terdapat 4 menu layanan antara lain pendaftaran wajib pajak (e-registration) , pembayaran pajak (e-billing), pelaporan SPT (e-filling) dan monitoring menu layanan (e-tracking).
 
Dengan diluncurkannya DJP-Online melalui website dpjonline.pajak.go.id diharapkan akan mampu meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT tahunan wajib pajak secara nasional dari 58,85 persen menjadi 70 persen.
 
Aries Yanto
Add a comment

Said Didu: Kegiatan Pemurnian Katoda Tembaga Harus Ikuti UU Minerba

  • PDF
alt
JAKARTA, PedomanNEWS - Ketua Tim Penelaah Smelter Nasional Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM, Said Didu menilai, kewajiban meningkatkan nilai tambah pertambangan melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian (smelter) tembaga di dalam negeri harus mengikuti Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).
 
Menurut Said Didu, peningkatan nilai tambah pertambangan mineral idealnya memang 100 persen dimurnikan di d alam negeri. Namun, kegiatan pengolahan dan pemurnian melalui pembangunan smelter di dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam UU Minerba belum disebutkan besaran presentasenya.
 
"Idealnya kegiatan pemurnian 100 persen. Namun di UU Minerba tidak disebutkan berapa persen pemurnian itu. Kendati demikian, kita harus menafsirkan idealnya adalah 100 persen. Karena tidak tercapai 100 persen, maka pemerintah saat itu menafsirkan karena tidak tercapai 100 persen, maka didenda dengan Bea Keluar (BK). Makanya ada aturan BK," ujar Said di Didu di gedung DRP, Jakarta, Rabu (4/3).
 
Said Didu menegaskan, sebagai birokrat dirinya menafsirkan, karena pemurnian katoda tembaga di dalam negeri tidak mencapai 100 persen, maka pemerintah memberlakukan bea keluar (BK).
 
"Itu pilihan saat itu. Saat menjadi politikus pasti menafsirkan melanggar UU. Saat menjadi pemerintah pasti tidak demikian. Itu tergantung posisi. Menurut saya Permen dan PP nya yang harusnya menyesuaikan UU Minerba. Kecuali memang ada niat untuk memperlonggar. Kalau saya sih tidak ada niat ingin memperlonggar," tuturnya.
 
Kendati demikian, dirinya tak menampik ada upaya revisi UU Minerba oleh DPR RI. "Dari Kementerian ESDM, kami tidak pernah mendengar kalau ada revisi UU Minerba. Tapi, saat ini sudah ada Prolegnas, okelah kita ikuti," ungkapnya.
 
Menurutnya, harus realistis dalam setiap membuat kebijakan terkait investasi di dalam negeri. "Harus realistis lah. Jangan sampai bikin aturan tapi investor lari. Realistis, bagaimana caranya anda mau investasi," ungkapnya.
 
Sebab itu, kata Said Didu, agar industri pertambangan di dalam negeri bertahan, maka pengajuan perpanjangan izin operasi pertambangan mineral dan batubara akan direvisi menjadi paling lambat 10 tahun sebelum izin atau kontrak berakhir.
 
Dalam Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa permohonan perpanjangan diajukan paling cepat diajukan 2 tahun dan paling lambat 6 bulan sebelum izin atau kontrak berakhir.
 
Dikatakannya, permohonan pengajuan perpanjangan dalam tempo 10 tahun itu sudah berlaku di pertambangan minyak dan gas bumi. Sebab itu, pemerintah akan bersikap realistis mengenai permohonan perpanjangan di sektor minerba.
 
"Kalau 2 tahun baru boleh mengajukan perpanjangan, tidak ada orang yang mau investasi. Menurut saya itu yang harus dibikin realistis mulai dari 6 bulan sampai 10 tahun," tuturnya.
 
Said menuturkan ketentuan pengajuan perpanjangan izin operasi itu akan dimuat dalam revisi PP 77. Namun, Said belum bisa memastikan kapan revisi peraturan itu bakal terbit.
 
Sunandar
 
Add a comment

PLTMH Persada Karya Tama, IPP Pertama di Tegal Jateng

  • PDF
JAKARTA, PedomanNEWS - Kali pertama, Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro (PLTMH) PT Persada Karya Tama beroperasi di Timbangreja Kabupaten Tegal, Jawa Tengah merupakan pembangkit listrik swasta (independent power producer/IPP).
 
"PLTMH Timbangreja menjadi PLTMH IPP pertama yang beroperasi di Kabupaten Tegal," ujar Direktur PT Persada Karya Tama, Crown Dirgantoro di Jakarta, Selasa (3/3).
 
Lebih lanjut Crown mengemukakan, PLTMH Timbangreja, Kabupaten Tegal Jawa Tengah yang dibangun PT Persada Karya Tama dengan kapasitas 2x200 kw telah beroperasi. Beroperasinya PLTMH setelah PT Persada Karya Tama bersama PLN Distribusi Jawa Tengan dan DI Yogyakarta menandatangani berita acara 
 
n PLN yang ditandatangani bulan Desember 2013, PT Persada Karya Tama sepakat untuk melakukan COD (mulai beroperasi) pada tanggal 3 Desember 2016 (3 tahun setelah penandatanganan). 
 
"Pada kenyataannya PT Persada Karya Tama sebagai investor berhasil menyelesaikan pembangunan fisik dengan cepat serta bersama PLN wilayah Jawa Tengah & DIY melakukan COD pembangkit pada bulan Januari 2015, lebih cepat hampir 2 tahun dari kesepakatan," pungkasnya.
 
 
Sunandar
 
Add a comment

Persada Karya Tama Bangun PLTMH di Kukusan Lombok Timur

  • PDF
JAKARTA, PedomanNEWS - PT Persada Karya Tama, sebuah perusahaan yang bergerak di sektor energi telah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Kukusan 1 x 200 kW, terletak di daerah Kukusan, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
 
"PLTMH ini selain untuk kepentingan perusahaan juga dijual ke PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Kukusjan, Lombok Timur," ujar Direktur Utama Persada Sokka Tama, Ina Dewayani di Jakarta, Senin (2/2).
 
Ina mengatakan, Persada Karya Tama merupakan perusahaan satu group dengan Persada Sokka Tama yang fokus pada penyediaan tower bagi operator telekomunikasi di dalam negeri.
 
Selain telah membangun PLTMH di Lombok Timur, NTB, lanjut Ina, Persada Karya Tama juga telah membangun PLTMH di Jawa Tengah.
 
Sunandar
Add a comment

Harga Batubara Rendah, APBI Tak Persoalkan PKP2B Bangun PLTU

  • PDF
JAKARTA, PedomanNEWS - Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) tidak mempersoalkan rencana perusahaan tambang pemegang lisensi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
 
Direktur Eksekutif APBI, Supriatna Sahala mengatakan, harga batubara saat ini sedang mengalami penurunan dan ide untuk menurunkan serta mengendalikan produksi batubara akan memberikan kenyamanan bagi pelaku usaha batubara. Sementara, kata Supriatna, terdapat motif perbedaan antara pemerintah dan perusahaan terkait kondisi penurunan harga batubara tersebut.
 
"Tapi sekarang bicara mengenai penurunan produksi, saya rasa APBI mengharapkan pemerintah ada pengendalian. Karena over suply ini masih berjalan tapi sebetulnya kalau berkepanjangan harga seperti sekarang ini pikirnya itu ingin ke hilir. Jadi banyak perusahaan perusahaan PKP2B yang besar-besar itu berpikirnya malah ingin bikin PLTU. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ya ngga apa-apa. Tuhan lagi bekerja untuk kita supaya lebih makmur ke depan," ujar Supriatna di kantor Ditjen Minerba, Kamis (26/2).
 
Supriatna menegaskan, apabila harga batubara rendah dan perusahaan menginginkan keuntungan yang lebih besar maka ekspor dihentikan. "Lebih baik kita pakai di dalam negeri, jadikan listrik supaya ada nilai tambah lagi. Sementara ini tidak ada perbedaan keinginan dengan kita," tuturnya.
 
Namun, lanjut Supriatna, apabila harga batubara suatu saat naik lagi, belum tentu perusahaan tambang memikirkan untuk kepentingan bangsa dan negara. "Para pengusaha, tidak semuanya memikirkan untuk kepentingan bangsa dan negara juga, tapi juga ada yang memikirjan sendiri. Jadi wajar-wajar saja," ucapnya.
 
Sunandar
Add a comment

Silo Ajukan Pengembalian Dana Jaminan Smelter US$1 Juta

  • PDF
JAKARTA, PedomanNEWS - PT Sebuku Iron Lateritic Ores (Silo) mengajukan permohonan pengembalian dana jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
 
Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Edi Prasodjo mengatakan Silo mengajukan permohonan pencairan itu pada 12 Februari kemarin. Silo menempatkan dana jaminan kesungguhan sebesar US$12,3 juta pada Juni 2014 kemarin. Penempatan jaminan tersebut merupakan salah satu persyaratan mendapatkan rekomendasi  Surat Persetujuan Ekspor (SPE). 
 
"Silo mengajukan pengembalian dana jaminan sebesar US$1 juta," kata Edi di Jakarta, Senin (23/2).
 
Lebih lanjut Edi mengatakan, permohonan pencairan dana tersebut diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian. Dalam ketentuan itu menyebutkan pelaku usaha bisa mengajukan permohonan setiap tahunnya. Namun disebutkan pula, ESDM tidak serta merta menyetujui permohonan itu. Pasalnya proses pencairan harus melalui mekanisme evaluasi guna memastikan pembangunan smelter telah  mencapai paling sedikitnya 60 persen dari target setiap enam bulan. 
 
"Kami masih evaluasi permohonan itu," ujarnya.
 
Seperti diketahui, Silo membangun smelter bijih besi di Pulau Sebuku, Kalimantan Selatan dengan kapasitas produksi mencapai 6 juta ton per tahun. Adapun investasi smelter tersebut sebesar US$246 juta. Smelter tersebut sudah memasuki masa konstruksi sejak April 2014 kemarin.
 
Sunandar
Add a comment

Smelter Terbangun Bila Freeport Diberi Kepastian Perpanjangan Kontrak

  • PDF
JAKARTA, PedomanNEWS - Staf Khusus Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Said Didu menegaskan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bisa direvisi sebelum 25 Juli 2015. Dalam PP ini juga tertuang besaran divestasi saham bagi perusahaan asing yang melakukan kegiatan tambang bawah tanah dan terbuka. 
 
"PP 77/2014 bisa direvisi sebelum 25 Juli 2015. Saran saya begitu, karena kalau tidak ada kepastian perpanjangan Freeport maka program smelter semua juga tidak pasti," ujar Said Didu yang juga pernah menjabat Sekretaris Menteri BUMN periode 2005-2010 di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (20/2). 
 
Menurutnya, revisi PP tersebut untuk memberikan kepastian kepada pelaku usaha tambang, khususnya kepada PT Freeport Indonesia untuk melakukan keberlanjutan operasional kegiatan tambangnya di Papua. Dia mengkuatirkan, apabila tidak kepastian perpanjangan kontrak pertambangan, maka program peningkatan nilai tambah pertambangan di dalam neggeri melalui pembangunan smelter tidak akan berjalan.
 
"Karena sebagian pasokan konsentrat adalah dari Freeport," tuturnya.
 
Dia menegaskan kembali, investor tidak akan tertarik membangun  smelter di dalam negeri apabila tidak ada kepastian perpanjangan kontrak pertambangan.
 
"Hanya beberapa pasal saja yang direvisi, tadinya semua diratakan dua tahun, nanti bisa direvisi berdasarkan karakteristik tambangnya," jelasnya.
 
Dia mencontohkan, karakteristik tambang yang membutuhkan kepastian investasi adalah tambang bawah tanah aatu underground mining. "Underground mining butuh 10 tahun sejak membangun sarana hingga produksi.  Dan biaya yang dikeluarkan 70 persen sebelum produksi sudah keluar di depan," terangnya.
 
Sebab itu, kata dia, pemberlakuan PP pun akan bervariasi. "Tidak rasional kalau tambang kecil, tambang terbuka, yang muda atau muda sekali itu disamakan. Kalau tidak bervariasi nanti pemerintahan berganti perpanjangan dikasih semua di depan. Pengelompokan berdasarkan karakteristik, tingkat kesulitan tambang dan besarnya investasi," ucapnya.
 
Untuk diketahui, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 ditandatangani mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 14 Oktober 2014, disebutkan divestasi saham pertambangan asing dilakukan paling lambat satu tahun sejak PP itu diundangkan. Artinya, pemerintah harus memiliki sikap untuk penawaran saham yang akan dilepas perusahaan tambang asing sebelum 14 Januari 2015.
 
Dalam PP No.77 tahun 2014 menyebutkan, perusahaan dalam rangka penanaman modal asing wajib mendivestasikan saham secara bertahap setelah lima tahun berproduksi.
 
Bagi perusahaan yang tidak melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan atau pemurnian, maka kewajiban divestasi tahun keenam sebesar 20 persen, tahun ketujuh 30 persen, tahun kedelapan 37 persen, tahun kesembilan 44 persen, dan tahun kesepuluh 51 persen.
 
Pemerintah juga menurunkan kewajiban divestasi bagi perusahaan yang melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan atau pemurnian menjadi maksimal 40 persen dalam lima belas tahun.
 
Tahapan divestasi untuk perusahaan tersebut adalah tahun keenam 20 persen, tahun kesepuluh 30 persen, dan 40 persen tahun kelima belas. Kewajiban divestasi diturunkan lagi bagi perusahaan yang menambang dengan metode bawah tanah dan terbuka, yakni 20 persen pada tahun keenam, 25 persen tahun kedelapan, dan 30 persen tahun kesepuluh.
 
Adapun perusahaan yang melakukan penambangan bawah tanah mendapat keringanan kewajiban divestasi, yakni 20 persen pada tahun keenam, 25 persen tahun kesepuluh, dan 30 persen tahun kelima belas.
 
Sunandar
Add a comment

Berita Lainnya