Rabu, 22 Oktober 2014

Tiga Poin Perpres Nomor 95 Tahun 2012 Peralihan BPMIGAS

  • PDF

JAKARTA, PedomanNEWS - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini mengemukakan, ada 3 (tiga) poin penting dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2012 Tanggal 13 November 2012 setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) bertentangan dengan UUD 1945.

Wamen ESDM, Rudi Rubiandini kepada PedomanNEWS.com, Jumat (16/11) menyebutkan, 3 (tiga) poin Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2012 Tanggal 13 November 2012 diantaranya, pertama pelaksanaan tugas, fungsi/Tupoksi BPMIGAS dialihkan kepada Menteri ESDM; kedua, segala kontrak dengan K3S tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya kontrak; dan ketiga, seluruh proses pengelolaan yang sedang dilakukan oleh BPMIGAS dilanjutkan oleh MESDM. 

Berdasarkan Perpres tersebut, lanjut Rudi, lahirlah 2 (dua) Permen ESDM yaitu:

1. Nomor 3135 Tentang Pengalihan Tugas, Fungsi dan Organisasi dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas Bumi dengan keputusan:

Pertama, mengalihkan pelaksanaan tugas, fungsi dan organisasi dari BPMIGAS kepada satuan kerja sementara pelaksana kegiatan usaha hulu migas bumi;

Kedua, seluruh personalia BPMIGAS dialihkan kepada satuan kerja sementara;

Ketiga, hal yang terkait operasional, personalia, pendanaan, aset diterapkan pada satuan kerja sementara;

Keempat, sebutan jabatan-jabatan pada kegiatan usaha hulu migas diterapkan pada satuan kerja sementara;

Kelima, satuan kerja sementara dibawah dan bertanggungjawab kepada MESDM dan;

Keenam, keputusan ini berlaku sampai dengan keputusan yang baru berlaku.

2. Nomor 3136K/73/MEM/2012 dengan keputusan sebagai berikut:

Pertama, mengalihkan para pekerja yang semula sebagai wakil kepala dan deputi atas nama J. Widjonarko, Widhyawan, Gde pradnyana, Akhmad Syakroza, Gerhard Rumeser, Lambok Hutauruk masih menjabat dengan jabatan yang sama;

Kedua, seluruh pejabat dan pekerja diluar No. 1 dialihkan ke satuan kerja sementara dengan jabatan yang sama;

Ketiga, kepada pejabat dan pekerja pada No. 1 dan 2, diberikan gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya sesuai sebelum pengalihan;

Keempat, menginstrusikan kepada pekerja untuk tetap melanjutkan tugas yang dibebankan kepada yang bersangkutan;

Kelima, berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan keputusan terbaru diterbitkan.

Untuk diketahui, pembubaran BPMIGAS diputuskan melalui surat MK No. 36/PUU-X/2012. Dengan begitu, tugas dan fungsi BPMIGAS dilaksanakan sementara oleh KESDM.

Pasal yang mengatur tugas dan fungsi BPMIGAS yang diatur dalam UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan UUD dan tidak memiliki hukum mengikat.

Seluruh hal yang berkait dengan Badan Pelaksana dalam Penjelasan UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

MK juga menyatakan Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63 UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sunandar

Berita Lainnya