Minggu, 29 Maret 2015

Ekonomi & UKM

Pertamina Tak Naikkan Harga Elpiji 3Kg, Tapi Awasi Agen dan Pangkalan

  • PDF
ilustrasi
JAKARTA, PedomanNEWS - PT Pertamina (Persero) menyatakan tidak ada rencana penaikan harga gas elpiji 3 kilo gram d alam waktu dekat ini.
 
Direktur Pemasaran PT Pertamina (Persero) Ahmad Bambang mengatakan, penetapan harga di tingkat agen ditentukan oleh Pertamina. Adapun ditingkat paangkalan, penetapan harga elpiji 3 kg ditentukan oleh pemerintah daerah dalam bentuk HET.
 
"Kalau agen dan pangkalan naik atau menaikkan harga, langsung kami skors," ujar Bambang di Jakarta, Selasa 924/2).
 
Menurutnya, perseroan sudah menyalurkan elpiji 3 kg sesuai dengan kuota baru yang sudah naik dari sebelumnya. Bahkan, ditambah jika ada potensi kosong melalui operasi pasar, namun masih saja ada permainan penimbunan agar harga dapat naik.
 
"Belum lagi kemungkinan tindakan ilegal lainnya. Karena ini barang subsidi, kami inginnya agar pemerintah mengatur hanya kepada yang berhak saja, syukur-syukur jika subsidinya diberikan secara tetap/fix misal, Rp2.000 per Kg seperti Solar yang diberikan Rp1.000 per kg," tuturnya.
 
Dia menegaskan, perseroan bakal menggelontorkan berapapun volume elpiji yang dibutuhkan agar tidak terjadi keksongan.
 
"Operasi pasar akan kami galakkan," pungkasnya.
 
Sunandar
Add a comment

Pemerintah Diminta Tegas Awasi Penyaluran Elpiji 3Kg

  • PDF
ilustrasi
JAKARTA, PedomanNEWS - Pemerintah diminta mengawasi secara ketat terhadap penyaluran elpiji 3 kilo gram agar tepat sasaran dna tidak liar. Bahkan, bila perlu ada diatur dengan aturan yang tega.
 
Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria mengatakan, selama ini aturan terkait distribusi elpiji 3 kg tidak tegas sehingga pemerintah terkesan tidak berdaya disaat elpiji subsidi 3 kg boleh dinikmati siapa saja. Hal ini sebagai penyebab kelangkaan elpiji 3 kg disejumlah wilayah.
 
"Sebagai produk bersubsidi, pendistribusian elpiji tabung 3kg, seharusnya diatur dengan aturan yang tegas tidak abu-abu. Serta diawasi pelaksanaannya secara ketat oleh Pemerintah," kata dia, di Jakarta, Selasa (24/2).
 
Lebih lanjut Sofyano mengemukakan, pengawasan distribusi elpiji 3kg pada dasarnya sudah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri ESDM No.17/2011. Namun faktanya, mereka sebagai pengemban amanah nyaris tidak melakukan fungsi dan peranannya. 
 
"Seharusnya ini jadi Perhatian Menteri Dalam Negeri dan Menteri ESDM untuk mengevaluasi keberadaan Peraturan yang mereka buat," kata dia.
 
Bahkan, lanjut Sofyano, aturan tersebut cenderung dilanggar sendiri oleh Pemerintah dengan uji coba pemakaian elpiji 3 kg untuk nelayan. "Tak heran jika kemudian golongan mampu ramai-ramai ikut mengonsumsi elpiji yang seharusnya hanya boleh dikonsumsi oleh golongan kurang mampu," tuturnya.
 
Disisi lain, pemerintah juga harus mengkaji ulang kebijakan besaran subsidi elpiji 3kg. Besaran Subsidi elpiji 3kg, sejak tahun 2007, sejak pertama program konversi diluncurkan belum pernah terkoreksi. Pemerintah harusnya bersikap rasional terhadap besaran subsidi agar masalah subsidi elpiji tidak menjadi momok akibat fluktuasi harga minyak dunia. 
 
"Pemerintah harus memberi subsidi tetap terhadap elpiji 3kg seperti halnya yang diterapkan untuk subsidi solar," jelasnya.
 
Dikatakannya, subsidi harga elpiji 3 kg lebih besar dari harga yang dibayar oleh masyarakat, itu dapat diartikan bukan sebagai subsidi. Logikanya, subsidi tidak lebih besar dari harga yang dibayar masyarakat. "Ini harusnya jadi pemikiran dasar bagi pemerintah dalam menentukan besaran subsidi," ungkapnya. 
 
Diaa mencontohkan, jika harga keekonomian elpiji saat ini sekitar Rp10.500 per kg dan harga eceran tertinggi (HET) adalah Rp4.250 per kg. Pemerintah mensubsidi sebesar Rp6.250 per kg.
 
"Ini artinya subsidi lebih besar dari harga beli masyarakat. Selama masyarakat membeli elpiji 3 kg, melebihi dari HET yang ditetapkan Pemerintah. Ini bisa dipahami bahwa masyarakat mampu membeli elpiji 3kg melebihi harga subsidi pemerintah," kata dia. 
 
Hal ini , lanjut dia, seharusnya bisa jadi pertimbangan bagi pemerintah bahwa tidaklah menjadi persoalan jika Pemerintah mengkoreksi harga jual elpiji 3kg. Sepanjang nantinya mampu menetapkan HET yang berlaku sama diseluruh Pangkalan atau SUB Agen elpiji. "Untuk mewujudkan ini , maka pemerintah daerah harus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh Pangkalan dan sub agen. Tetapi Pembinaannya harus permanent dan berkelanjutan," katanya.
 
Disamping itu, lanjutnya, pemerintah bisa juga menugaskan SPBU Pertamina diseluruh Indonesia dan juga lembaga lembaga retail berkewajiban menjual elpiji tidak boleh menyimpang dari HET yang ditetapkan pemerintah. "Subsidi elpiji 3kg bisa menjadi ancaman bagi keuangan pemerintah sepanjang tidak berupaya mengurangi sedikit demi sedikit besaran subsidi itu. Ini harusnya bisa jadi perhatian serius pemerintah," tandasnya.
 
Sunandar
Add a comment

RAT Tandingan, Uns Mbuinga: Upaya Perampasan Hak Anggota KUD Dharma Tani

  • PDF
JAKARTA, PedomanNEWS - Ketua KUD Dharma Tani hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2014 yang dilaksanakan pada 27 Januari 2015 Uns Mbuinga menyesalkan adanya upaya perampasan hak anggota KUD oleh pihak yang bukan anggota KUD. Hal ini dilakukan dengan menyelenggarakan RAT tandingan. 
 
“Ada upaya perampasan hak anggota KUD Dharma Tani yang sah lewat pelaksanaan RAT Tandingan yang dilaksanakan pada 2 Februari 2015,” tegas Uns melelui keterangan pers, Jakarta, Rabu (4/2). 
 
Menurutnya mereka yang menyelenggarakan RAT Tandingan tersebut tidak tercatat sebagai anggota KUD. Padahal berdasarkan ketentuan dalam UU Koperasi, pengurus KUD harus juga sebagai anggota KUD. Sementara sebagaimana diketahui, Ketua Panitia Pelaksana atas nama Idris Kadji tidak terdaftar sebagai angota KUD Dharma Tani. Hal yang sama terjadi pada Ketua KUD tandingan atas nama Lisna Alamri. 
 
“Ia bukan orang Pohuwato dan tidak terdaftar sebagai anggota KUD Dharma Tani,” tegasnya. Bahkan saat ini Ketua KUD tandingan tersebut sedang menjadi tahanan Polda Gorontalo terkait kasus narkoba. 
 
Selain itu, menurut Uns RAT yang dilaksanakan oleh Idris Kadji hanya diikuti 50 orang yang tidak terverifikasi sebagai anggota KUD Dharma Tani. Bahkan berdasarkan informasi yang diperoleh, Idris Kadji telah menggerakan para sopir Bentor dengan dijanjikan imbalan Rp.150.000,- per orang. 
 
“Dari informasi yang kami peroleh pun, RAT ini berakhir dengan keributan karena tidak ada pengurus tandingan yang hadir untuk membacakan pertanggungjawaban. Kegiatan pun bubar,” terang Uns. Direncanakan RAT akan kembali dilaksanakan pada 2 Maret 2015. 
 
Menurut Uns kegiatan RAT yang tidak berjalan baik tersebut sebenarnya menunjukkan bahwa kegiatan ini tidak mendapat dukungan dari masyarakat serta Pemkab dan Pemda. 
 
“Banyak kegiatan yang dilakukan KUD tandingan yang menyalahi undang-undang. Bahkan figur Ketua maupun pengurus serta pengawas tidak bisa menjadi role model Masyarakat Pohuwato dikarenakan kasus Narkoba dan Pengrusakan Kantor,” tandas Uns yang juga pendiri KUD Dharma Tani.
 
Uns berharap agar Pemerintah sebagai Pembina koperasi dapat bertindak tegas. “Pemerintah harusnya dengan melihat aturan dalam UU Koperasi dapat mengambil sikap tegas sehingga persoalan ini tidak berlarut larut,” ujar Uns.
 
Uns yang juga mantan anggota DPRD ini menegaskan bahwa RAT yang sah telah dilaksanakan pada 27 Januari 2015. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan Surat dari Kementerian Koperasi No:12/Dep.1/I/2015. RAT yang dilaksanakan di Gedung Ichsan Convention Centre, Universitas Ichsan Gorontalo Kabupaten Pohuwato tersebut dihadiri 1070 anggota KUD Dharma Tani yang telah terverifikasi.
 
Dalam RAT tersebut, Uns Mbuinga terpilih sebagai Ketua KUD Dharma Tani menggantikan Abdul Akib. Usai RAT yang berlangsung sukses tersebut kemudian dibentuk kepengurusan yang lengkap baik dewan pengawas maupun pengurus.
 
Sunandar
Add a comment

Harga Elpiji 3 Kg Tak Naik, Pertamina: Pemerintah Tambah Subsidi

  • PDF
JAKARTA, PedomanNEWS - PT Pertamina (Persero) menegaskan, produk elpiji bersubsidi 3 Kilo gram (Kg) tidak akan mengalami kenaikan. Pasalnya, pemerintah akan menambah subsidinya.
 
Direktur Pemasaran Pertamina (Persero) Ahmad Bambang mengatakan, keuntungan penjualan elpiji 3 Kg tidak mengalami kenaikan sejak program konversi minyak tanah ke elpiji 3 Kg diterapkan.
 
"Harga elpiji 3 kg yang sekarang per kg-nya mencapai Rp3400an itu memakai harga formula sejak 2005 yang sampai sekarang tidak berubah. Ini sudah berapa tahun," kata Ahmad, di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (2/2).
 
Menurutnya, hal tersebut banyak dikeluhkan pihak terkait seperti agen, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE). Sebabnya, biaya kompoen mengalami kenaikan sehingga keuntungan menipis.
 
"Pengusaha-pengusaha elpiji 3 kg ini menuntut dan mengeluhkan karena margin nggak pernah naik, apalagi dengan UMR yang naik terus, serta inflasi dan listrik juga mengalami kenaikan. Mereka minta naik," ungkapnya.
 
Sebab itu, tambah Ahmad, Pertamina mengajukan kenaikan keuntungan. Lanjut Bambang ada dua pilihan agar keuntungan tersebut bisa naikan, yaitu menaikan harga Rp1000 per Kg atau pemerintah menambah subsidi elpiji 3 Kg.
 
Namun karena mempertimbangkan kondisi harga energi lain, dimana saat ini mengalami penurunan, kata Bambang, pemerintah akan menambah subsidi pada elpiji 3 Kg, sehingga kenaikan harga elpiji 3 Kg bisa dihindari.
 
"Pemerintah sepertinya memutuskan opsi yang kedua. Subsidinya ditambah dikit," pungkasnya.
 
Sunandar
Add a comment

Pengurus Baru KUD Dharma Tani Akan Serius Garap Tambang Emas

  • PDF
JAKARTA, PedomanNEWS - Pengurus baru KUD Dharma Tani Marissa hasil RAT 2015 berjanji akan fokus mengembangkan salah satu aset miliknya berupa IUP tambang emas di Gunung Pani. 
 
Hal ini disampaikan langsung Ketua KUD terpilih Uns Mbuinga saat menutup RAT tahun 2014 di Marissa, Kabupaten Pohuwato (Selasa, 27/1). Untuk itu, mereka berkomitmen menggandeng anak usaha PT JResources Asia Pasifik (PSAB).
 
“Kami berkomitmen untuk segera mengoptimalkan izin usaha pertambangan yang dimiliki KUD Dharma Tani seluas 100 hektar di Gunung Pani,”kata Uns.  
 
Dalam kesempatan itu Uns juga menjelaskan bahwa KUD Dharma Tani sejak 2014 silam telah membentuk perusahaan patungan dengan mitranya PT Puncak Emas Gorontalo (PEG). PEG merupakan perusahaan tambang nasional yang sudah punya pengalaman menggarap tambang emas di beberapa wilayah. PEG tidak lain anak usaha PT Gorontalo Sejahtera Mining yang merupakan anak usaha dari PT JResources Asia Pasifik (PSAB).
 
Sayangnya kerja sama tersebut belum berjalan optimal karena masih menunggu kepengurusan baru dan juga pertimbangan keuangan. Ketika hal tersebut sudah terpenuhi, pengurus baru KUD hasil RAT 2015 ini menyatakan tekad untuk segera menggarap tambang tersebut. 
 
Mantan politisi senior Partai Golkar Provinsi Gorontalo ini mengakui dana yang dibutuhkan untuk masuk ke tahapan operasi produksi dana tidak kecil. Oleh karenanya KUD membangun kerja sama (joint venture) dengan PT Puncak Emas Gorontalo. Selain pertimbangan kepemilikan modal, PEG juga dinilai mitra yang tepat karena memiliki pengalaman mengelola tambang. Dan juga konsesi milik perusahaan yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) ini ada disekitar lokasi tambang milik KUD.
 
“Jadi secara teknis lebih efektif dan efisien kalau KUD bekerjasama dengan PT PEG untuk mengelola tambangnya,”terang Uns.
 
Oleh karenanya Uns menghimbau seluruh anggota yang berjumlah 1070 orang agar bersinergi dengan pengurus dan dewan pengawas untuk mewujudkan harapan tersebut. “Kita harus bekerja sama sehingga sumber daya mineral yang ada di Gunung Pani bisa dikerjakan dengan tata kelola  pertambangan yang baik dan benar agar memberi manfaat yang lebih besar untuk kita,”terang Uns.
 
Menurutnya akan ada banyak manfaat yang diperoleh anggota dan masyarakat jika mineral di konsesi tambang milik KUD dikelola dengan baik. Manfaat berganda tersebut bisa dalam bentuk penghasilan, lapangan pekerjaan, sosial, maupun pemasukan diantaranya dalam bentuk pajak dan retribusi kepada pemerintah daerah.
 
Sebagaimana diketahui, sebelum bermitra dengan PT PEG, KUD menjalin kerja sama dengan salah satu perusahaan tambang emas asal Australia One Asia Resources (OAR). Namun kerja sama tersebut berakhir pada 10 Desember 2013. Pengurus KUD kala itu mensinyalir investor asing tersebut hanya menggunakan IUP KUD untuk kemanfaatan sebesar-besarnya secara sepihak. Perusahaan ini juga dinilai sama sekali tidak menunjukkan komitmen secara prosedur pertambangan guna terwujudnya komitmen kerjasama sebelumnya. Inilah yang mendorong pengurus untuk memutuskan kerja sama.
 
Namun dampak dari pemutusan kerjasama bisnis tersebut, selain melakukan berbagai provokasi yang melibatkan orang lokal di Pohuwato. Sebut saja tindakan pengambilalihan paksa kantor KUD Dharma Tani di Marisa yang berbuntut kasus hukum yang kini sedang dalam proses persidangan di PN Pohuwato. Perusahaan tersebut juga mendukung penyelenggaraan Rapat Anggota Khusus di Kantor Disperindagkop Kabupaten Pohuwato yang memunculkan dualisme kepengurusan. 
 
Bahkan One Asia Resources juga menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Negeri Pohuwato, dan upaya mitigasi melalui Departemen Pertambangan Sumber Daya Mineral RI, Departemen Koperasi dan UKM Republik Indonesia di Jakarta. 
 
Namun dari hasil koordinasi termasuk dengan Kementrian ESDM, banyak pihak malah mendukung kerjasama dilakukan dengan PT Gorontalo Sejahtera Mining. Kemudian Kementrian Koperasi dan UKM menganjurkan agar mekanisme RAT yang disupervisi Disperindagkop Kabupaten Pohuwato menjadi jalan keluar mengakhiri konflik bisnis yang terjadi.
 
Sebagaimana diketahui, KUD Dharma Tani Marisa telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada Selasa (27/1). Kegiatan tahunan ini dilaksanakan di Universitas Ichsan Gorontalo Convention Center di  Marisa, Kabupaten Pohuwato. Peserta yang merupakan anggota koperasi yang hadir berjumlah 1070 anggotanya. Kadis Perindustrian Perdagangan&Koperasi Provinsi Gorontalo mewakili Gubernur Provinsi Gorontalo Jalam Mooduto, turut hadir sekaligus membuka secara resmi RAT. Tampak juga hadir jajaran Muspida Pohuwato dan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan & Koperasi Kabupaten Pohuwato. 
 
Setelah acara pembukaan, dilanjutkan rapat internal anggota KUD Dharma Tani. Dalam rapat tersebut mantan politisi senior Partai Golkar dan mantan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, H Uns Mbuinga terpilih sebagai ketua KUD yang baru untuk periode 2015-2019. Ia menggantikan ketua KUD periode sebelumnya Abdul Kadir Akib. Uns Mbuinga juga merupakan satu satunya pendiri KUD yang masih hidup.
 
Bupati Kabupaten Pohuwato dalam sambutannya yang dibacakan Kadisperindagkop Pohuwato Yusuf Poluli menegaskan sikap pemerintah kabupaten Pohuwato. Bupati berharap agar KUD ke depan dapat berperan lebih efisien dan efektif, tidak hanya sebagai lembaga yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan gotong royong tapi juga menjadi wadah solusi terhadap permasalahan perekonomian kerakyatan.
 
Pemerintah Kabupaten Pohuwato juga berpesan agar kepengurusan yang ditetapkan melalui RAT kali ini mampu menyelesaikan secara kekeluargaan dan bijak seluruh masalah internal dalam tubuh KUD Dharma Tani yang terjadi selama kurun waktu 2014.
Add a comment

Menghadapi Pasar Bebas ASEAN, Ratusan Pengacara APSI Gelar Munas

  • PDF
JAKARTA, PedomanNEWS - Asosiasi Pengacara Syari’ah Indonesia (APSI) salah satu oraganisasi advokat yang diakui oleh undang-undang No. 18 tahun 2003 dalam beberapa waktu kedapan akan menggelar Musyawarah Nasional di Jakarta.
 
“Kami akan menyelenggarakan Munas pada 27 November di Jakarta“ ujar Sekretaris pelaksana Munas, Mustholih Siradj melalui siaran pers, Jakarta, Selasa (25/11).
Add a comment

Penuhi Semboyan Trisakti, Jokowi-JK Harus Mampu Mereview Utang Indonesia

  • PDF
JAKARTA, PedomanNEWS - Koalisi Masyarakat Sipil untuk APBN Kesejahteraan mendesak pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mampu meneruskan semangat Trisakti yang dikumandangkan Soekarno dalam menciptakan ekonomi berdikari dengan mereview seluruh untang Indonesia baik dalam maupun luar negeri.
Add a comment

Pemerintahan Jokowi Fokus Tata Kelola Sektor ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat

  • PDF
JAKARTA, PedomanNEWS - Pengelolaan sumber daya alam, khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral perlu mendapatkan perhatian khusus bagi pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk kesejahteraan rakyat. 
 
Di tahun 2013, sektor ESDM ini memberikan kontribusi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar Rp398,4 triliun dari total Rp1.726 triliun. Sementara, dari total Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2013, migas berkontribusi sebesar 7,35 persen, dan pertambangan dan bahan galian menopang 11,24 persen dari total PDB nasional.
Add a comment

PT Trans Kutai Kencana Rencana Bangun Jalur Kereta Api di Kaltim dan Kalsel

  • PDF
JAKARTA, PedomanNEWS - Sebuah perusahaan yang pernah berkecimpung di sektor pertambangan, kini beralih menjadi perusahaan yang berencana membangun jalur kereta api di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.
 
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM,l R. Sukhyar menyebutkan, perusahaan tersebut dulunya adalah Mec Coal, dan sekarang menjadi perusahaan yang bergerak di sektor transportasi, yaitu PT Trans Kutai Kencana.
Add a comment

Berita Lainnya