Senin, 21 April 2014

Ekonomi & UKM

Penguatan Rupiah Belum Pengaruhi Ekspor

  • PDF
alt
JAKARTA, PedomanNEWS - Menteri Keuangan M. Chatib Basri menilai, penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang terjadi beberapa hari terakhir belum akan mempengaruhi kinerja ekspor nasional.
 
Hal tersebut dikarenakan, penguatan yang terjadi belum terlalu tajam, bahkan masih menempatkan rupiah pada level yang cukup lemah. "Jadi sebetulnya kita belum perlu bicara mengenai risiko dari ekspor akan terpukul kalau pada level ini," ujar Chatib dikutip dari laman Kemenkeu. 
Add a comment

Industri Otomotif Diharapkan Serap ‎Baja Domestik Secara Masif

  • PDF
alt
JAKARTA, PedomanNEWS - Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia meminta produsen otomotif menyerap pasokan baja nasional sebagai bentuk meningkatkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).
 
Ketua Umum Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia, Irval Kamal Hakim mengemukakan, sampai saat ini produsen otomotif nasional memasok sebagian bajanya melalui impor. Dia berharap agar produsen otomotif menyerap produksi baja nasional.
 
"Kami mengharapkan ada peluang bagi produsen baja nasional untuk bisa menjual produksi baja ke produsen otomatif yang lebih massif. Begitu pun perusahaan otomatif yang bisa menyerap pasokan baja nasional," kata dia di kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Jakarta, Senin (17/2).
Add a comment

Pengendalian Konsumsi BBM, Kemenkeu: Upaya Menjaga Ketahanan Energi Nasional

  • PDF
Foto: Istimewa

JAKARTA, PedomanNEWS - Ketanahan energi nasional dalam 10 tahun mendatang akan menjadi masalah bersama bila tidak ada upaya pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, saat ini subsidi BBM sebesar Rp250 triliun, dan subsidi untuk listrik sebesar Rp100 triliun. 

Add a comment

Pekan Depan Dirjenhub Bekukan Merpati

  • PDF
Diskusi Polemik: Sayap Patah Merpati

JAKARTA, PedomanNEWS - Kisruh penanganan operasional PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) belum juga usai, kini giliran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang akan menindak tegas maskapai plat merah itu dengan pembekuan izin terbang. Hal ini ditegaskan Herry Bhakti selaku Direktor Jenderal Pehubungan Udara usai menghadiri diskusi bertajuk "Sayap Patah Merpati" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat.

"Untuk sementara minggu depan mungkin kita akan bekukan dulu, ijin ausey-nya yang kita bekukan, tapi bukan dicabut," ujar Harry, Jakarta, Sabtu (8/2). 

Add a comment

Merpati 'Bangkrut', Pengamat BUMN: Persoalannya di Politik Pemerintah

  • PDF
alt

JAKARTA, PedomanNEWS - Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sunarsip menilai kisruh maskapai Merpati Nusantara Arlines terus terjadi akibat lemahnya ketegasan pemerintah dalam menentukan nasib perusahaan plat merah ini. Ia bahkan menyebut persoalan politik anggaran dan parlemenlah yang memperparah kekisruhan ini.

"Rumitnya persoalan eksekusi Merpati ini akibat politik. Politik anggaran dan politik parlemen," tegasnya di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (8/2). 

Add a comment

Kadin Indonesia Tolak Besaran Bea Keluar Mineral Produk Olahan

  • PDF
alt

JAKARTA, PedomanNEWS - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menolak besaran bea keluar (BK) antara 20 sampai 60 persen dari tahun 2014 sampai 2017 yang dinilai sangat memberatkan, merugikan dan irrasional.

Ketua Satuan Tugas Hilirisasi Mineral Kadin Indonesia, Didie W. Soewondho menjelaskan, pemerintah dalam penyusunan PMK No.6/2014 tidak memperhatikan asas-asas kejelasan tujuan, keterbukaan, dan dapat dilaksanakan, yang telah diatur dalam UU No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UU No.10/1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan UU No.17/2006.

Add a comment

DPR dan Kadin Minta Pemerintah Tunda Pelarangan Distribusi BBM Subsidi Bagi Usaha Perikanan

  • PDF
alt
JAKARTA, PedomanNEWS - Anggota Fraksi Partai Demokrat, Milton Pakpahan meminta pemerintah menunda pelaksanaan pelarangan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kepada konsumen pengguna usaha perikanan dengan ukuran kapal diatas 30GT.
 
Peraturan pelarangan tersebut tertuang dalam surat perintah yang ditandatangani Kepala BPH Migas Nomor 29/07/Ka.BPH/2014 tanggal 15 Januari 2014 ditujukan kepada Pertamina (Persero), PT AKR Corporindo Tbk., dan PT Surya Parna Niaga dengan tembusan antara lain kepada Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, Menteri Kelautan dan Perikanan yang menugaskan agar tidak menyalurkan dan atau tidak melayani penyaluran jenis BBM tertentu (bersubsidi).
 
"Kami meminta pemerintah untuk mengkaji ulang  peraturan tersebut, atau paling tidak menunda pelaksanaanya sampai awal bulan Juni, atau sampai selesai masa pilihan legeslatif atau pemilihan presiden nanti, karena saat ini keadaan ekonomi sangat berat bagi masyarakat kita. Ditambah lagi  kondisi iklim cuaca yang buruk pada awal tahun ini, banjir dimana mana, khususnya di kawasan Pantai Utara Jawa," ujar Milton yang juga Anggota Komisi VII DPR RI bidang energi di Jakarta, Rabu (5/2).
 
Milton menegaskan,  peraturan ini akan sangat memberatkan para nelayan yang memang sangat mengandalkan pasokan BBM untuk mata pencahariannya di Laut. "Kami juga mengingatkan Kementerian ESDM dan BPH Migas, agar dalam membuat peraturan, kebijakan atau larangan apapun yang berkaitan dengan BBM bersubsidi, sebaiknya dibicarakan dulu dengan Komisi VII DPR RI, dan juga sebaiknya dilakukan proses kajian, dan sosialisasi dengan para nelayan dan masyarakat yang memiliki Kapal Usaha Penangkapan Ikan diatas 30 Gross Ton, sebelum dlaksanakan peraturan baru tersebut," terangnya. 
 
Selain itu kata Milton, melihat faktor timing yang tepat agar masyarakat nelayan siap untuk menjalani kebijakan tersebut. Menurut hemat dia, pemerintah melalui kementerian ESDM sebaiknya mengembalikan surat larangan tersebut kepada BPH Migas, dan pada saatnya nanti bisa mengeluarkan Permen ESDM atau SK Menteri ESDM yang lebih kuat untuk dapat diterapkan diseluruh wilayah Indonesia, karena BPH Migas berada di bawah ESDM. 
 
"Dan pada rapat kerja yg akan datang, dengan kementerian ESDM, kami Fraksi Demokrat akan mengklarifikasi hal tersebut kepada Menteri ESDM dan meminta untuk menunda atau membatalkan surat kepala BPH Migas tersebut, demi kebaikan dan kepentingan nelayan kita," tuturnya.
 
Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria mengatakan, terbitnya Surat Kepala BPH Migas No. 29/07/Ka.BPH/2014 Tanggal 15 Januari 2014 yang bersifat perintah kepada Pertamina, AKR dan Surya Parna Niaga, justru malah berpotensi menimbulkan konflik hukum antara Peraturan Menteri ESDM dengan Peraturan  Presiden. 
Pasalnya, Perpres nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsimen BBM Tertentu telah menetapkan bahwa kapal usaha perikanan diatas 30GT tidak diperbolehkan gunakan BBM Bersubsidi. 
 
"Terhadap keputusan tersebut kemudian timbul protes keras dari organisasi-organisasi nelayan di seluruh Indonesia dan akhirnya Menteri ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM nomor 08 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Perpres tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna BBM Tertentu yang menetapkan bahwa kapal dibawah dan diatas 30GT dapat menggunakan BBM Tertentu paling banyak 25KL/bulan," paparnya.
 
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perikanan dan Kelautan Yugi Prayanto mengatakan, pengusaha perikanan dan para nelayan meminta kepada Kementerian ESDM, Pertamina serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) agar kapal yang berkapasitas lebih dari 30 GT bisa tetap mendapat subsidi BBM.
 
“Masalah ini telah menimbulkan keresahan dan kemarahan para nelayan pemilik maupun nelayan pekerja kapal ikan di atas 30 GT. Saat ini ada lebih kurang 10.000 kapal ikan di atas 30 GT yang tidak bisa melaut, karena harus membeli BBM Solar Non-subsidi yang harganya tidak terjangkau, yakni dua kali lipat dari harga subsidi,” ucapnya.
 
Menurut Yugi, pihaknya akan menunggu kebijakan pemerintah untuk memberikan solusi yang terbaik karena masalah seperti itu akan berdampak negatif pada produktivitas dan penghasilan para nelayan. Selain itu pada gilirannya akan berpengaruh pada kegiatan perdagangan ikan di pasar ikan, industri perikanan dan pengolahan ikan tradisional serta usaha kecil yang berkaitan dengan hasil perikanan. 
 
“Memang ironis, pemerintah masih bisa melakukan subsidi konsumsi BBM jenis premium milik pribadi di darat, sementara nelayan yang sangat memerlukan justru dihapus dari prioritas,” tandasnya.
 
Sunandar
Add a comment

Pemerintah Kalah, Akal Bulus Impor Beras Khusus

  • PDF
alt
JAKARTA, PedomanNEWS - Izin impor beras khusus bisa menjadi merupakan alat bagi kelompok tertentu untuk mengumpulkan modal dalam menghadapi perhelatan politik. Pasalnya nilai ekonomi dalam beras impor sangat tinggi apalagi terdapat selisih harga di level nasional.
 
Manager Advokasi dan Jaringan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah mengemukakan, impor beras khusus yang kembali masuk ke pasar beras umum ini bukan yang pertama. Catatan KRKP kejadian ini mengemuka ke publik terjadi pada tahun 2007 dan 2012. Tahun 2007 dan 2012 tercatat masing-masing ada 185 ribu dan 40 ribu ton beras diimpor untuk keperluan khusus dan merembes ke pasar umum. Sementara akhir tahun 2013 ini sedikitnya 156 ribu ton beras impor masuk dan lagi-lagi merembes ke pasar umum.
Add a comment

Kemendag: Perizinan Ekspor Konsentrat Harus Dapat Rekomendasi dari ESDM

  • PDF
alt
JAKARTA, PedomanNEWS - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan, perizinan ekspor mineral produk olahan yaitu konsentrat harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
 
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Bachrul Chairi mengakui, sampai saat ini Kementerian Perdagangan belum menerima izin ekspor konsentrat dari perusahaan yang sudah melakukan pengolahan untuk mineral konsentrat, yaitu Freeport Indonesia dan Newmont Nusa Tenggara (NNT).
Add a comment

Berita Lainnya